Soni Fahruri (Founder Centre For Energy and Innovations Technology Studies (CENITS) mengatakan bahwa saat ini sudah waktunya para orang mampu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang non subsidi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Cak Soni panggilan akrab Soni Fahruri dalam sebuah acara webinar dengan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) bertajuk ‘Subsidi Energi Yang Berkeadilan’. Rabu (28/09/2022). Kegiatan tersebut lantaran untuk menakar dan menelaah kembali sejauh mana pembagian subsidi energi di Indonesia telah berjalan dengan adil.
Webinar tersebut dihadiri oleh Founder Centre For Energy and Innovations Technology Studies (CENITS), Soni Fahuri, Ketua Umum PB Perhimpunan Islam Nusantara, Awwaludin, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Alam PP GPII, Achmad S Anwar dan puluhan peserta yang sangat antusias mengikuti webinar tersebut.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Ujang Rizwansyah menyampaikan bahwa diskusi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM dan kajian terkait Energi baru terbarukan.
“Bahwa pemerintah dengan situasi seperti ini, tetap akan mendukung atau mengutamakan hak-hak masyarakat jangan sampai seluruh masyarakat sampai di tingkat bawah terdampak dari kenaikan harga-harga yang tidak merata, dan saya melihat pemerintah juga terus berusaha secara berkeadilan dapat menjaga kesetabilan harga-harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Ujang.
Sementara itu, Founder Center For Energy and Innovation Tecnology Studies (CENITS), Soni Fahuri menyampaikan bahwa Ketika membahas tentang energi dan sumber daya alam, perlu untuk terlebih dahulu membahas tentang konsep wawasan nusantara. Secara geografis, Kawasan Indonesia diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Australia sehingga wilayah Indonesia sering dilintasi oleh transportasi laut.
“Secara Geografis negara kita itu diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, sehingga negara kita itu sering dilintasi oleh banyak transportasi laut. Dengan memiliki 17rb pulau dan yang berpenghuni sebanyak 6rb pulau, maka negara wajib hadir untuk menyediakan kebutuhan energi yang cukup dan harga terjangkau dari Sabang sampai Merauke,” kata Soni.
Realitasnya BBM jenis solar sebanyak 89% dinikmati oleh dunia usaha, daan hanya sekitar 11 % dinikmati oleh Rumah tangga. Untuk Rumah tangga sebanyak 95% dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 5% saja yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan.
Sedangkan BBM jenis pertalite sebanyak 86% dinikmati oleh rumah tangga dan sebanyak 14% dinikmati leh oleg dunia usaha.Untuk rumah tangga sebanyak 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20% dinikmati oleh rumah tangga miskin. Hal ini sebagai pemicu membengkaknya dana subsidi untuk BBM.
Lebih lanjut, sementara, Ketua Umum PB Perhimpunan Islam Nusantara, Awwaludin menyampaikan bahwa subsidi energi yang berkeadilan harus dipahami dari segi bagaimana energi dibutuhkan masyarakat dapat sampai hingga ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok secara merata.
Ia juga menjelaskan bahwa langkah pemerintah Jokowi dalam upaya menerapkan energi yang berkeadilan sudah sangat baik, dan Awal pun menekankan bahwa subsidi energi ini tidak hanya terkait BBM tetapi juga energi-energi lainnya seperti listrik dan gas.
“Bicara subsidi ini bukan hanya kita berbicara tentang BBM tapi hal-hal yang lain juga tentang bagaimana listrik, gas, yang hari ini memang dari era bapak Jokowi ini memang sudah ingin mengupayakan energi yang berkeadilan. Energi berkeadilan ini maksudnya bagaimana energi dapat sampai ke pelosok-pelosok,” ungkap Awwaludin.
Masih didalam webinar, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Alam PP GPII, Achmad S Anwar mengatakan konsep berkeadilan adalah ketika negara menyediakan atau memfasilitasi masyarakat dengan gotong royong untuk mewujudkan energi yang berkeadilan.
“Kalo bisa dan diizinkan saya untuk menggabungkan persepsi dari makna keadilan itu, adalah ketika negara harus menyediakan atau memfasilitasi, lalu kita bersama-sama bergotong royong, untuk mewujudkan energi yang berkeadilan, setelah itu pengoptimalisasian,” kata Achmad.
Menurutnya, berdasarkan pidato Presiden dalam pertemuan-pertemuan Internasional telah menghasilkan sebuah kesepakatan dari berbagai negara tentang kolaborasi percepatan agenda energi berkeadilan atau transisi energi baru terbarukan.
“Konfrensi tingkat tinggi di Jerman kemudian menghasilakan kesepakatan dari negara-negara untuk berkolaborasi, percepatan agenda energi berkeadilan atau transisi energi baru terbarukan,” pungkasnya.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut para narasumber menyepakati bahwa orang yang mampu secara ekonomi seyogyanya untuk menggunakan BBM Non Subsidi.
“kita harus membangun kesadaran masyarakat agar orang mampu sudah seharusnya memilih BBM non subsidi, agar dana subsidi yang terbatas dapat digunakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat guna”.
