Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Rabu (06/07/2022). Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dimaksudkan untuk membangun konektivitas antarwilayah di Pulau Nias.
Saat memberikan keterangan seusai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Nias dapat rampung tahun depan.
“Kalau yang untuk jalan nasional ini lingkarnya tinggal 16 kilometer, insyaallah tahun depan sudah rampung semuanya karena ini memang harus dibuat jalan baru,” ujar Presiden.
Pekerjaan peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a di tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran Rp32,36 miliar. Ruas tersebut merupakan jalan sirip yang menghubungkan Lingkar Barat dan Lingkar Timur Nias, tepatnya dari Nias Utara menuju Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias.
Selain jalan nasional, Presiden juga menaruh perhatian pada pembangunan poros jalan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk proyek pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota, Presiden mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menangani langsung hal tersebut.
“Kemudian yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus yang kabupaten, yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU,” lanjutnya.
Presiden berharap, peningkatan struktur jalan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas daerah seperti kelapa dan ikan dapat bersaing di pasaran. Selain itu, menurut Presiden, pembangunan jalan juga akan berdampak pada pariwisata di Pulau Nias.
“Termasuk juga untuk pariwisata karena di sini untuk surfing sangat bagus sekali dan sangat diminati,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.
